REMBANG, katakutip.com – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan arahan Presiden Joko Widodo agar pejabat pemerintahan tidak menggelar buka puasa bersama (bukber) tidak berarti mencerminkan pemerintah anti-Islam.
“Wah mana ada pemerintah anti-Islam, semua diurus dari lahir sampai mati. Ibadah haji diurus, syahadat diurus, shalat diurus, semua diurus,” kata Menag ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (24/3/2023) seperti dikutip Antara.
Dia juga mengatakan arahan Presiden soal larangan buka puasa bersama, tidak menimbulkan kontroversi.
“Nggak ada kontroversi, siapa bilang? Nggak ada kontroversi,” jelas Menag.
Dia mengatakan sebaiknya dana berbuka puasa bersama oleh pejabat pemerintahan diberikan kepada fakir miskin, yang menurutnya lebih bermanfaat dan berguna.
“Jadi kalau tidak buka bersama kan bisa digunakan untuk santunan fakir miskin, untuk yatim piatu, kan lebih bermanfaat, lebih berguna,” ujar dia.
Demikian pula dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bahwa anggaran buka puasa bersama Ramadan dialihkan menjadi anggaran bantuan kepada masyarakat.
“Saya, semua, tidak boleh buka puasa bareng (bersama). Itu maksudnya kalau ada anggaran. Anggarannya itu dipakai untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang perlu,” kata Zulkifli melalui keterangan tertulis.
Zulkifli mengatakan, anggaran buka puasa bersama di kalangan pejabat pemerintahan akan lebih bermanfaat jika bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kalau makan bareng, buka bareng, yang makan kita-kita juga. Tapi, kalau anggaran itu yang di kabupaten, di kota, di provinsi yang di kementerian, anggaran itu bisa diberikan sembako kepada masyarakat agar lebih bermanfaat,” katanya.
(ant/dat)
