“Apakah hal itu karena perencanaan pengadaan obat tidak tepat atau memang menghamburkan uang rakyat,” ucap Ardi.
Di momen yang bersamaan, ironinya, justru DPRD menemukan adanya kekosongan stok obat anestesi yang dinilai penting.
Baca juga: Puluhan Mahasiswa di Rembang Demo di Kantor DPRD Rembang
Plt Kepala Dinkes Jember dr Lilik Lailiyah saat dikonfirmasi sejumlah wartawan melalui telepon membenarkan rencana pemusnahan obat-obatan senilai Rp7 miliar lebih tersebut, namun pemusnahan harus menunggu hasil pemeriksaan BPKAD.
“Obat-obatan yang akan dimusnahkan itu sejak 2016 hingga 2021, namun tidak semuanya dari
program APBD Jember karena ada obat-obatan yang berasal dari program Pemerintah Pusat,”
katanya.
(mar/ars)
