REMBANG, katakutip.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang akan segera melakukan pembebasan lahan untuk jalan lingkar Lasem – Rembang. Anggaran yang disiapkan senilai Rp 100 miliar.
Dana itu sendiri bersumber dari pencairan dana pinjaman yang dilakukan oleh Pemkab Rembang terhadap Bank Jateng, senilai Rp 200 miliar. Separuhnya, dialokasikan untuk pembebasan lahan tersebut.
Bupati Rembang Abdul Hafidz mengatakan, pembangunan jalan lingkar tersebut dinilai layak mendapatkan prioritas utama. Sehingga, Pemkab memutuskan mengajukan pinjaman dana ke Bank Jateng diutamakan untuk pembebasan lahan.
Baca juga: Tak Ada Rembang Expo Tahun Ini, Pemkab : Tak Ada Anggaran
Setelah dana cair di tangan, lanjut Hafidz, tinggal menentukan mana yang lebih dahulu dikerjakan. Namun dipastikan jalan lingkar Lasem – Rembang menjadi salah satu prioritas yang akan dikerjakan dahulu.
“Keperuntukannya sesuai dengan yang sudah kita ajukan. Ada yang untuk infrastruktur jalan, pembebasan lahan, untuk embung dan untuk peningkatan jalan. Ini sudah rigid satu per satu sampai angka-angkanya sudah masuk di situ,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTaru) Kabupaten Rembang, Gantiarto mengungkapkan, lelang konsultan perencanaan pengadaan tanah jalan lingkar dimenangkan oleh KJPP Anas Karim Rivai & Rekan. Dalam waktu dekat konsultan tersebut akan melakukan paparan terkait pembebasan lahan.
Baca juga: Pemkab Rembang Bakal Bangun Rumah Singgah ODGJ Senilai Rp 337 Juta
“Kemarin itu untuk lelang konsultan perencanaannya sudah ada pemenangnya. Sebentar lagi akan kami undang untuk paparan terkait pembebasan lahan Kabupaten Rembang. Konsultan dari Jakarta,” ungkapnya.
Gantiarto menyebut pembebasan lahan akan dilakukan di 19 Desa dari dua Kecamatan Rembang dan Lasem. Dengan total panjang jalan lingkar yang akan dibangun sekitar 24-26 kilometer. Nantinya pihaknya juga akan melakukan sosialisasi ke masyarakat.
“Terkait harga lahan yang nantinya akan dibebaskan, saat ini kami belum bisa menyebutkan. Karena kedepan akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN),” pungkasnya.
(mmn/ars)
