Blora – DPRD Kabupaten Blora telah mengusulkan ke Kementerian Pertanian (Kementan) agar mencabut pupuk bersubsidi di daerahnya.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Blora, Yuyus Waluyo mengatakan alasannya agar pupuk subsidi dicabut karena adanya penumpukan pupuk di gudang namun tidak dapat dimanfaatkan oleh para petani.
“Pertimbangannya ya barang numpuk di gudang, petani tidak bisa memakai, karena kuota mereka habis,” ujar Yuyus usai menggelar audiensi dengan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) di Gedung DPRD Blora, Senin (18/10/2021).
Politikus Nasdem tersebut menilai pencabutan pupuk bersubsidi tidak akan berdampak buruk bagi para petani.
“Jadi uang yang untuk subsidi itu kan bisa dialokasikan ke hal yang lain, tapi tetap perhatian ke petani, baik berupa uang atau bagaimana atau ke arah penanganan pasca panennya, supaya pembelian harga gabah jagung dan komoditas pertanian naik,” kata dia.
Baca juga : Di Blora, Buang Sampah Sembarangan Kena Denda Rp 50 Juta
Menurutnya, sesuatu yang ada kaitannya dengan subsidi pasti menarik, karena banyak sekali sisi-sisi yang menjadi kontroversinya.
Dirinya beranggapan adanya pupuk langka yang terjadi beberapa waktu lalu, bukan diakibatkan karena tidak adanya ketersediaan pupuk.
Namun, kelangkaan pupuk terjadi karena para petani tidak mempunyai kuota untuk mengambil pupuk yang tersedia di gudang penyimpanan.
“Karena setiap kita sidak ke gudang-gudang penyangga, gudang itu pasti penuh, itu jadi hal menarik. Petani bilang langka tidak ada pupuk sampai ke mereka, tapi di gudang penuh. dan ternyata kuota petani itu sudah habis,” ujar dia.
Habisnya kuota pupuk bersubsidi bagi para petani berdasarkan pada e-RDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang diisi oleh para kelompok tani untuk diajukan ke Kementerian Pertanian.
“Jadi penentuannya anggota kelompok tani mendapatkan pupuk bersubsidi itu dari sistem di kementerian,” terang dia.
Yuyus menambahkan usulan untuk mencabut subsidi pupuk mendapatkan respons yang positif dari sejumlah pihak, seperti DPRD Provinsi Jawa Tengah.
“Harapannya dua atau tiga tahun ke depan, mudah-mudahan pupuk ini subsidinya dihapus,” jelas dia.
(arp/ars)
